Sejumlah Elemen Gelar Aksi Peringati Hari Air

Daerah Kaltim
Forum 1 Bumi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen pemerhati lingkungan, ketika melakukan aksi di depan Gg Nibung, Jalan Dr Soetomo, Samarinda, Selasa
Forum 1 Bumi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen pemerhati lingkungan, ketika melakukan aksi di depan Gg Nibung, Jalan Dr Soetomo, Samarinda, Selasa

Suara Samarinda- Sejumlah elemen pemerhati lingkungan menggelar aksi turun ke jalan memperingati Hari Air Sedunia, terdiri Jatam Kaltim, Walhi Kaltim, IMAPA Unmul, Pusat Koordinasi Pecinta Alam kaltim, BEM IAIN, GMSS-SKM, dan sejumlah elemen lain.

“Kali ini kami fokus menyuarakan tentang Sungai Karang Mumus (SKM) karena sungai ini sudah sangat tercemar dan rusak, terutama akibat dari tambang batu bara,” ujar Didit Haryadi, Juru Bicara gabungan berbagai elemen yang menamakan diri mereka Forum 1 Bumi dengan Fokus aksi di depan Gg Nibung, Jalan Dr Soetomo Samarinda itu.

Menurutnya, tambang batu bara telah merusak daerah aliran sungai (DAS) SKM sehingga sungai itu terjadi pendangkalan cukup besar, kehilangan anak sungai, dan kurangnya daya dukung akibat sedimentasi sehingga menjadi penyebab banjir meskipun hujan hanya dua jam.

DAS SKM terkepung oleh industri tambang. Terdapat 76 izin usaha pertambangan (IUP) di Kota Samarinda yang 25 IUP di antaranya berada di kawasan DAS SKM dengan luas konsesi 12.238,4 hektare, atau 55,2 persen dari DAS SKM yang totalnya 22,183,7 hektare.

“Dari catatan kami, terdapat 12 aktivitas pertambangan yang menghilangkan anak sungai SKM. Pertambangan ini juga menyebabkan sedimentasi akibat pengupasan lahan di hulu SKM,” ujarnya.

Menurutnya, laju sedimentasi kawasan DAS SKM dalam dua tahun terakhir mencapai 5.000 meter kubik. Hal ini menjadi penyebab 24 titik banjir yang tersebar pada 15 kelurahan. Jumlah titik banjir berpotensi bertambah karena aktivitas tambang di hulu SKM masih berjalan.

Ia juga mengatakan, pada 2011 Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim menyepakati program penanganan banjir di Samarinda dengan anggaran mencapai Rp602 miliar.

Biaya tersebut disepakati dengan pola kontrak tahun jamak yang terbagi untuk SKM Rp322 miliar, sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung senilai Rp44 miliar, sistem Karang Asam Kecil Rp55 miliar, dan sistem Loa Janan serta Rapak Dalam sebesar Rp181 miliar.

Kemudian tahun 2012 Pemprov Kaltim kembali mengeluarkan anggaran Rp30 miliar untuk Pemkot Samarinda, yakni digunakan sebagai pembebasan lahan dalam kaitan relokasi pemukiman warga di bantaran SKM.

Selanjutnya pada 2014 Samarinda melakukan pembelian alat keruk amfibi multifungsi dari Finlandia seharga RP14 miliar, namun saat ini alat berharga mahal tersebut tidak berfungsi dengan alasan anggaran operasional tidak ada.

“Menurut hemat kami, bukan pembebasan lahan dan pengerukan SKM yang harus dilakukan pemerintah, namun pemulihan DAS SKM yang rusak dan membersihkan SKM dari aktivitas tambang merupakan keharus karena yang memicu perusakan SKM adalah tambang,” kata Didit.(gf)