Ormas Pro Jokowi minta bantuan Komisi I DPRD Kaltim

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Komisi I DPRD Kaltim yang dipimpin Jahidin menerima keluhan dari Ormas Pro Jokowi yang mewakili Kelompok Tani, Bukit Merdeka, Samboja, Kukar terkait ganti untung tanam tumbuh (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pro Jokowi  atau Projo Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi DPRD Kaltim dalam rangka meminta bantuan penyelesesaian tuntutan ganti untung tanam tumbuh milik mereka yang masuk dalam areal jalan tol Samarinda-Balikpapan.

“Permasalahan dimulai dari lahan tanam tumbuh yang sifatnya pinjam pakai milik 20 kelompok tani pada kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Suharto digusur untuk digunakan menjadi jalan tol,” kata Ketua DPC Projo Kukar, Sigit Nugroho.

Ia menjelaskan kebetulan lahan  tersebut milik negara, hanya untuk pinjam pakai sepanjang  untuk ditanami saja tidak ada pergantian lahan jadi sifatnya hanya ganti untung tanam tumbuh. Jenis tanamnnya sendiri beragam mulai dari mangga, durian dan rambutan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan akan mengkaji referensi atas kebenaran laporan tersebut. Selain itu, dalam rangka mendapatkan informasi yang berimbang maka kedepan pihaknya akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kukar selaku tim pembebasan lahan warga.

Politikus PKB itu mengakui bahwa perkara tersebut sudah ditangani pada periode Anggota DPRD Kaltim 2014-2019, dan dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Kukar. Namun, dikarenakan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian maka pihaknya berjanji akan membantu menuntaskan persoalan tersebut.

“Kembalikan hak masyarakat, terkait ganti untung  yang wajar. Masalah lahan karena itu tanah negara sifatnya pinjam pakai dan didukung dengan aturan terkait tanam tumbuh maka bisa saja masyarakat mendapatkan ganti untung sewajarnya.” Katanya.

Jahiddin menambahkan setelah mendapatkan data dan informasi yang berimbang antara pihak petani yang diwakili Projo dengan instansi terkait lainnya dinilai perlu untuk melakukan kunjungan lapangan guna melihat langsung kondisi rillnya.