Komisi III panggil BPJN XII dan Satker P2JN Kaltim

Daerah DPRD Kaltim Kaltim

 

Komisi III DPRD Kaltim saat melakukan Sharing dengan BPJN XII dan Satker P2JN Kaltim (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda-Komisi III panggil BPJN XII dan Satker P2JN Kaltim memanggil Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, dan Satuan Kerja (Satker) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kaltim terkait kasus penabrakan jembatan Mahakam  yang menjadi sorotan.

“Siapa yang bertanggungjawab dan siapa yang wajib melakukan perbaikan atas ditabraknya fender tiang jembatan Mahakam hinggi kini tak kunjung ada kejelasan,” kata  Ketua komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat memimpin rapat.

Ia mengatakan komisi III sengaja mengundang mereka untuk meminta kejelasan terkait masalah jembatan Mahakam. Selain itu, tindaklanjut penyelesaiannya seperti apa. Siapa yang harus bertanggungjawab untuk menangani persoalan ini.

Berdasarkan informasi bahwa jembatan Mahakam sudah sangat menghawatirkan, pasaslnya, sejak 2006 hingga saat ini, tiang jembatan tersebut telah ditabrak sebanyak 16 kali oleh kapal yang melintas dibawahnya.

Lucunya lagi kata dia, dari 16 kali penabrakan, pihak BPJN XII tidak mempunyai data lengkap. Pihak BPJN mengakui telah memasang sejumlah CCTV di sejumlah titik pada bagian jembatan.

“Bahkan diakui oleh pihak BPJN XII, kalau kondisi jembatan Mahakam ibaratnya sudah stadium III. Meskipun dijelaskan mereka kondisi jembatan masih aman, tapi menurut kami  sudah menghawatirkan,” jelas Hasanuddin.

Hal  senada yang diungkapkan anggota komisi III Syafruddin mendesak pihak BPJN XII maupun Satker P2JN untuk segera melakukan perbaikan. Bahkan, dia meminta jembatan ditutup sementara selama masa perbaikan.

“Jembatan Mahakam harus segera diperbaiki, kalau perlu tutup kolong jembatan selama satu bulan, biar fokus diperbaiki. Nanti, belum selesai diperbaiki, ditabrak lagi, maka sia-sia saja dikerjakan,” tegasnya.

Syafruddin mendesak BPJN XII selaku owner jembatan harus ada sikap tegas dengan melakukan penutupan lalu lintas bawah jembatan Mahakam. Selain memberikan waktu untuk perbaikan, juga sebagai efek jera dan kesadaran kolektif dari para pemilik kapal dan ponton yang kerap melintas.

“Maksudnya supaya, dalam berlalulintas di bawah Jembatan Mahakam, agar berhati-hati dan pelan-pelan. Karena kalau sikap BPJN XII seperti ini terus tidak ada ketegasan, maka tidak akan ada efek jera, dan kasus penabrakan akan terus terulang,” ujar Syafruddin.