Komisi I DPR Kaltim ingin masalah petani tambak Sepatin selesai

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Komisi I DPRD Kaltim dan Kelompok Tani Tambak udang Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengininkan permasalahan yang menimpa sejumlah petani tambak yang tergabung dalam Kelompok Tani Tambak Udang Desa Sepatin Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara bisa diselesaikan dengan baik.

“Kami berharap permasalahan dampak kerugian yang diterima petani di desa Sepatin akibat lahan tambaknya tercemar limbah perusahaan, sehingga mereka  tak bisa mencari nafkah lagi,” katanya saat memimpin rapat didampingi sejumlah anggota Komisi I lain yakni, Rima Hartati, Amiruddin dan Agiel Suwarno.

Ia mengatakan tahu persis bagaimana penderitaan petani tambak, apalagi sampai tak dapat mencari nafkah lagi. Apalagi sejak 2003 mereka rasakan, padahal untuk membuat lahan tambak perlu satu tahun menggarap, lalu musnah begitu saja.

Rapat dengan agenda membahas tuntutan ganti lahan tambak yang tersemar dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor DPRD Kaltim tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota kelompok tani dan diwakili juru bicara kuasa Kelompok Tani Tambak Udang Desa Sepatin yang tergabung dalam Majelis Perjuangan Rakyat (MAPERA).

“Sesuai harapan petani agar ditindaklanjuti hingga selesai atau ada kompensasi yang  diberikan pihak perusahaan,” katanya.

Menurut Jahiddin Komisi I DPRD Kaltim akan mengundang  pihak terkait terutama perwakilan perusahaan yang dapat mengambil kebijakan, Camat, RT, Kepala Desa, DLH dan petani tambak untuk mencarikan solusinya.

Sebagaimana disampaikan pihak MAPERA bahwa  telah terjadi pencemaran lahan tambak milik masyarakat petani tambak udang di RT 04 Desa Sepatin diduga akibat aktivitas  PT Pertamina Hulu Mahakam (dulu PT Total Indonesie).

Sedangkan petani tambak di sekitar itu telah melakukan aktivitas tambaknya sejak 1982 dengan surat kepemilikan tanah resmi dari RT dan Camat Anggana. Namun sejak adanya eksploitasi oleh perusahaan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian tidak bisa lagi panen udang karena diduga adanya pencemaran.