Deponering BW dan AS, Kapolri Tuntut Penjelasan Jaksa Agung

Non Kategori

 

Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) diminta menjelaskan deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kepada publik. (Antara Foto/Reno Esnir)
Jaksa Agung HM Prasetyo (kiri) diminta menjelaskan deponering kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kepada publik. (Antara Foto/Reno Esnir)

Suara Samarinda – Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menuntut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjelaskan kepentingan apa yang berada di balik deponering kasus dua bekas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Sebelumnya diberitakan Prasetyo menyatakan alasan pengesampingan perkara dilakukan untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi. Menanggapi itu, Jumat (4/3), Badrodin berkeras meminta Jaksa Agung memberikan alasan yang lebih baik.

Orang nomor satu di Kepolisian itu menjelaskan, pihaknya telah memberikan pendapat kepada Kejaksaan Agung terkait masalah ini. Begitu pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sama-sama dimintai pendapat oleh Prasetyo.

Saat itu, DPR telah menyatakan tidak setuju, sementara Kepolisian menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa dengan beberapa catatan. “Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa sampai kepada keputusan deponering,” ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta.

Jaksa Agung, kata Badrodin, memang berhak untuk mengesampingkan sebuah perkara untuk kepentingan umum. Namun, dia menegaskan, kepentingan itu mesti dijelaskan kepada publik.

“Apakah hanya karena itu (menjaga semangat pemberantasan korupsi)? Apakah kalau AS dan BW diproses peradilan penegakan hukum atas korupsi akan berhenti?” kata Badrodin. “Jaksa Agung harus jelaskan kepada publik, kepentingan umum apa yang membuatnya mengambil keputusan itu.”

Ketika ditanya apakah ini berarti Samad dan Bambang kebal hukum, Badrodin enggan menjawab tegas. “Itu masyarakat bisa menilai,” ujarnya.

Yang jelas, kata dia, dari perspektif Polri, penyidik tentu berharap kasus ini bisa sampai ke tahap peradilan. Di depan hakim, kata Badrodin, setiap orang yang tersangkut masalah hukum bisa memberikan pembelaan dan bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

“Kalau sampai di penyidik saja, masih ada tanda tanya, apakah orang ini bersalah atau tidak.

“Apakah ada kepastian hukum di situ? Ada keadilan di situ? Hukum itu kan dibentuk atas tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di situlah keadilan itu ada,” kata Badrodin

Prasetyo sebelumnya menyatakan deponering diberikan dengan alasan kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan perkara luar biasa. Kasus keduanya kini dihentikan karena amat menyita perhatian publik, dan dikhawatirkan dapat memperlemah semangat pemberantasan korupsi di Indonesia jika dilanjutkan proses hukumnya.

‚ÄúPengesampingan perkara dilakukan semata-mata demi kepentingan umum. Semenjak diputuskannya, maka kedua perkara atas nama Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku mantan ketua dan wakil ketua KPK dinyatakan berakhir, ditutup, dan dikesampingkan,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, meski Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tak lagi menjadi pimpinan KPK, kedua orang tersebut masih memiliki pengaruh besar dalam dunia pemberantasan korupsi di Indonesia.

Awal pekan lalu, Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Bengkulu telah lebih dulu mengeluarkan ketetapan atas nasib perkara yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan. Perkara Novel akhirnya ditutup setelah Kejaksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus tersebut.

Pasca penerbitan SKP2 kasus Novel, harapan agar Kejagung menerbitkan deponering bagi kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kembali disampaikan oleh berbagai kalangan, dan berujung pada dikeluarkannya deponering ini.

 

(sumber: CNN Indonesia)