Delapan fraksi di DPRD Kaltim sampaikan tanggapan hak interpelasi

Daerah DPRD Kaltim Kaltim

 

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Andi Harun dan Sigit Wibowo saat memimpin Rapat Paripurna ke-8 mendengarkan penyampaian tanggapan fraksi terkait hak interpelasi (Humas DPRD Kaltim).

Suara Samarinda – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kaltim menyampaikan tanggapan atas hak interpelasi yang diusulkan oleh 5 Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun dan Sigit Wibowo.

Tanggapan tersebut disampaikan setelah penjelasan hukum atas usulan hak interpelasi mengenai pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov Kaltim disampaikan oleh juru bicara pengusul, yakni anggota DPRD Kaltim dari fraksi PDI Perjuangan, Ananda Emira Moeis.

Melalui Wakil Ketua DPRD Kaltim, Andi Harun juga menyampaikan tanggapan Pimpinan DPRD Kaltim atas usulan hak interpelasi tersebut.

Menurutnya Andi Harun setelah mencermati dan memeriksa usulan hak interpelasi memenuhi syarat terdiri lebih dari satu fraksi dan diajukan oleh 20 orang anggota dari 5 fraksi DPRD Kaltim.

Namun katanya masih ada syarat hukum lain yang belum terpenuhi sehingga dinyatakan ditolak menjadi hak interpelasi DPRD Kaltim.

“Saya ulangi, bahwa Pimpinan DPRD Kaltim yang menyatakan tidak memenuhi syarat, kecuali  Muhammad Samsun selaku Wakil Ketua DPRD Kaltim berpendapat lain,” kata Andi Harun.

Andi Harun  menegaskan bahwa Pimpinan DPRD Kaltim yang menyatakan hak interpelasi para pengusul tidak memenuhi syarat menurut hukum. Unsur pimpinan yang menyatakan tidak memenuhi syarat adalah Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK , Wakil Ketua, Sigit Wibowo dan dirinya sebagai Wakil Ketua.

Meskipun demikian namun substansi yang diusulkan tidak akan diabaikan, sesuai masukan dari anggota DPRD Kaltim, pimpinan menyarankan agar komisi I mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan usulan interpelasi.

Dalam tanggapan dan kesimpulan Pimpinan DPRD Kaltim mengenai usulan hak interpelasi DPRD Kaltim juga berharap kepada Gubernur Kalimantan Timur secara konkret meningkatkan komunikasi dan kualitas hubungan dengan DPRD Kaltim

“Meski keputusan ditolak, akan dilakukan komunikasi dengan saudara gubernur berkaitan dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Ini adalah jalan keluar terbaik untuk menjaga keharmonisan anggota dengan pimpinan dewan,” ujar Andi Harun.