Berakhir Rusuh, Ribuan Mahasiwa Berdemonstran Tolak Revisi UU KPK

DPRD Kaltim

Suara Samarinda – Ribuan mahasiwa yang mengatasnamakan Aliansi Kaltim Bersatu melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/9) kemarin. Mereka meminta kepada wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan Revisi Undang-Undang KPK.

Terkesan bertolak belakang, sejumlah anggota DPRD Kaltim yang didampingi 800 pihak keamanan dari Polresta Samarinda dan Polda Kaltim serta 32 orang Pengamanan Dalam (Pamdal), melakukan negoisasi akan tetapi menemui jalan buntu.

Pihak demonstran bersikukuh ingin menduduki gedung utama akan tetapi pihak DPRD Kaltim meminta perwakilan sebanyak 20 orang untuk menyampaikan aspirasi dengan pertimbangan keamanan.

Sejumlah insiden yang menyebabkan korban terluka dikedua belah pihak tak dapat terhindarkan, mulai aksi saling dorong, lempar – lemparan batu hingga penembakan gas air mata dan water canon terjadi.  Dari insiden itu, sejumlah baleho, banner, plang dan pagar didepan gedung menjadi rusak akibat masa yang tak terkendali.

Humas Aliansi Kaltim Bersatu Sayid Ferhat Hasyim mengatakan, penolakan atas pengesahan revisi UU KPK menjadi salah satu poin utama yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seharusnya KPK didukung dan semakin diperkuat kedudukannya sebagai lembaga pemberantasan dan pencegahan korupsi di negri in. “Tapi yang saat ini terjadi justru sebaliknya, KPK justru dilemahkan secara kelembagaan dan secara kewenangan,” ujarnya.

Beberapa hal krusial dalam rancangan revisi tersebut dianggap mahasiswa mengancam independensi KPK, seperti dengan adanya dewan pengawas, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), perekrutan penyidik KPK, hingga kewenangan yang dipangkas.

Selain revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan, mahasiswa pun menyampaikan kekecewaaan mereka terhadap pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari revisi UU Penahanan, revisi UU Ketenagakerjaan, dan RUU Minerba. “Hampir semua hal dalam undang-undang tersebut tak mencerminkan aspirasi masyarakat dan justru lebih memihak kepentingan kelompok tertentu,” beber Sayid.

Menurutnya, ketika kebebasan dalam memberikan pendapat maupun kritik dianggap sebagai ancaman, penghinaan, penghasutan, dan pelecehan, ini jelas bertentangan dengan negara demokrasi.

“Begitu banyak rancangan-rancangan peraturan yang ingin coba dimuat ke dalam undang-undang justru terlihat sangat dipaksakan, sarat akan kepentingan, tidak mengacu atau mengutamakan dampak untuk kesejahteraan,” sebut dia.

Atas dasar itu, Aliansi Kaltim Bersatu kata Sayid mendesak presiden secepatnya mengeluarkan Perpu terkait UU KPK, menolak segala revisi undang-undang yang melemahkan demokrasi, menolak sistem kembali pada rezim orba.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim Rusma Yaqub mengatakan bahwa terkait dengan aspirasi yang disampaikan mahasiswa, DPRD Kaltim sangat mendukung. Dirinya bahkan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi.

“Ayo kita berdskusi dengan baik dan tenang terkait tuntutan mahasiswa. Misalnya menginginkan supaya pengesahan Revisi UU KPK itu ditinjau ulang oleh presiden. Oke, kita siap sampaikan ke pemerintah pusat (aspirasi mahasiswa),” jelasnya.

Ia menjelaskan, dewan tidak akan memahami apa yang diaspirasikan mahasiswa, bila massa terus beraspirasi sambil bersahut-sahutan. “Kita belum tahu ini, hanya baru dalam bentuk tulisan aspirasi mereka, kita belum tau yang sesungguhnya apa mau mereka,” bebernya.

Ketua Fraksi PPP ini juga menyampaikan bahwa, delapan fraksi di DPRD Kaltim komitmen dan siap menyampaikan aspirasi mahasiswa untuk diteruskan ke pemerintah pusat. “Karena itu (meninjau ulang) bukan ranahnya DPRD Provinsi. Tidak mungkin kita yang menganulir itu (UU KPK), karena itu bukan kewenangan provinsi,” tegas dia. (adv/hms6/hms4)