Soal Isu Pansus Jiwasraya Sasar 2 Menteri: Jangan Dipolitisasi Golkar ke SBY

Non Kategori

Suara Samarinda – Fraksi Golkar DPR RI meminta Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mempolitisasi wacana pembentukan pansus Jiwasraya. Fraksi Golkar menegaskan mekanisme pengusutan kasus Jiwasraya telah diputuskan lewat panitia kerja.

“Sekarang tidak perlu lagi diperdebatkan antara pansus sama panja, karena sudah disepakati panja itu kan ada 3. Panja dibentuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. Intinya, menurut saya, cuma 2,” kata anggota Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Doli menjelaskan salah satu tujuan pembentukan panja Jiwasraya yaitu mengembalikan kerugian para nasabah. Waketum Partai Golkar itu menekankan bahwa saat ini tidak ada lagi usulan pembentukan pansus Jiwasraya.

“Yang kedua, ya, kalau ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga akibatnya masyarakat itu, nasabah dirugikan, ya, saya kira kan juga harus diambil tindakan. Jangan dipolitisasi lagi. Jangan dikembangkan antara… kan sudah nggak ada lagi usul soal pansus. Sekarang sudah panja, ya sudah,” sebut Doli.

“Yang kedua, ya, kalau ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga akibatnya masyarakat itu, nasabah dirugikan, ya, saya kira kan juga harus diambil tindakan. Jangan dipolitisasi lagi. Jangan dikembangkan antara… kan sudah nggak ada lagi usul soal pansus. Sekarang sudah panja, ya sudah,” sebut Doli.

SBY sebelumnya mengaku mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah menteri melalui parlemen dengan menggunakan isu Jiwasraya. Informasi itu disampaikan SBY lewat tulisan panjang di akun Facebook resminya.

“Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya ‘geleng kepala’. Katanya… untuk menjatuhkan sejumlah tokoh,” ucap SBY.

“Ada yang ‘dibidik dan harus jatuh’ dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan,” imbuh dia.