Samakan persepsi terkait pemberian hibah dan bansos

DPRD Kaltim Kaltim
Wakil Ketua DPRD Kaltim,Sigit Wibowo saat menghadiri Rakoor hibad dan bansos yang diselenggarakan Biro kesra Setprov Kaltim (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan perlu adanya persamaan persepsi terkait keragu-raguan khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan melaksanakan pemberian hibah dan bansos sebab harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

“Hibah dan bansos memang selalu menjadi sorotan karena itu pemerintah selaku pelaksana administrasi juga harus lebih berhati-hati terlebih memperhatikan kelengkapan sejumlah persyaratan seluruh objeknya,”katanya pada rapat koordinasi hibah dan bantuan sosial se Kaltim tahun 2019.

Ia mengatakan salah satunya adanya rekomendasi dari instansi terkait seperti kalau objek hibah atau bansos bergerak dibidang keagamaan maka wajib ada rekomendasi dari Kementerian Agama, dibidang pendidikan ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kaltim.

Menurut politikus PAN menyamakan persepsi penting bertujuan untuk menghindari keragu-raguan khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan agar tidak menjadi persoalan dimasa mendatang.

“Saya mengapresiasi acara membedah berbagai persoalan dan kendala hibah dan bansos yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menyamakan persepsi,” kata Sigit Wibowo.

Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Moch Jauhar Efendi selaku narasumber membawakan materi tentang kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim dalam pemberian bantuan hibah dan bansos.

Ia menjelaskan hibah dan bansos memiliki pengertian yang berbeda sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari  APBD dan  Pergub Kaltim nomor 54 tahun 2018 tentang tata cara pemberian hibah dan bansos.

Menurut dia, hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa beri pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan diperuntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Sedangkan Bansos  adalah  pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

“Hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. bantuan sosial bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,” jelasnya.