Makmur HAPK: Kaltim siapkan SDM sambut IKN

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara saat memberikan cindera mata kepada Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.

Suara Samarinda – Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mempersiapakn Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyambut pemindahan Ibu Kota negera (IKN) ke wilayah Kabupaten penajam dan Kutai Kartanegara.

“Masyarakat Kaltim harus siap dengan SDM yang mempau bersaing dangan warga pendatang jangan hanya menjadi penonton,” katanya saat menerima kunjungan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kaltimtara beberapa waktu lalu.

Ia berharap dengan pemindahan IKN masyarakat Kaltim bisa memanfaatkan infrastruktur dengan baik dan merata untuk kemaslahatan semua dan mahasiswa tetap komit pada tujuan untuk kebaikan masyarakat Kaltim.

Makmur menjelaskan secara pribadi menyambut baik rencana pemindahan IKN dan berharap agar masyarakat Kaltim mempunyai sikap yang sama dan bisa mempersiapkan SDM yang bisa diandalkan.

“Saya senang dengan rencana tersebut dan semoga masyarakat Kaltim mempunyai kesiapan baik dari sumber daya manusia maupun infrastrukturnya,” katanya.

Makmur juga berharap nantinya jika IKN jadi pindah maka Kaltim menjadi ibu kota yang tetap sejuk, ramah lingkungan serta bisa menjadi kawasan wisata yang bisa menambah pendapatan bagi daerah. Pihak swasta pun harus ikut berperan dalam pembangunan.

Adapun rencana sejumlah mahasiswa KAMMI yang melakukan kunjungan ke DPRD Kaltim tersebut mengundang ketua Dewan untuk menjadi narasumber terkait kesiapan Kaltim menjadi ibukota negara.

“Maksud kunjungan kami ke DPRD Kaltim ingin mengundang ketua dewan sebagai narasumber dan sekaligus ajang silaturahmi,” kata Ketua umum KAMMI Kaltimtara Haris Jundana.

Sementara sesuai perkembangan rencana pemindahan IKN saat ini undang–undang sebagai dasar hukum pembentukan ibukota negara yang baru di Kalimantan Timur sudah masuk ke dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI.

“Walaupun Prolegnas-nya sendiri belum ditetapkan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus , saat melakukan kunjungan di Balikpapan.

Lasarus menambahkan, saat ini DPR masih menunggu skema pengajuan undang-undang tersebut, apakah oleh pemerintah, atau inisiatif DPR.

“Yang jelas pembahasannya akan lintas komisi,” kata Lasarus dalam kunjungan ke Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Pembentukan undang-undang dapat diusulkan pemerintah, bisa pula menjadi inisiatif para anggota DPR.

Untuk menentukan apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut maka dapat dibentuk panitia khusus. Berbagai kebutuhan untuk penyusunan undang-undang itu juga akan diakomodasi.

Dengan target pemerintah bahwa ibukota negara yang baru sudah bisa ditempati di 2024, maka bisa dipastikan undang-undang tentang ibukota negara tersebut akan mendapat prioritas.