Komisi II berkoordinasi ke Kementrian ESDM terkait kelangkaan gas LPG

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang memberikan cindera mata kepada pihak Kementerian ESDM usai melakukan pertemuan (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – Di Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah, hal itu membuat DPRD Kaltim harus segera mencari solusi karena sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait dengan hal itu, DPRD Kaltim melalui Komisi II langsung  melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM di Jakarta.

Rombongan Komisi II DPRD  tersebut di damping Ketua DPRD Kaltim,Makmur HAPK, Wakil Ketua Muhammad Samsun, Sigit Wobowo, serta Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang dan sejumlah anggota komisi II, Sapto Setyo Pramono, Baharuddin Demmu, Safuad, Ismail ST, Sutomo Jabir, Siti Rizky Amalia, Bagus Susetyo.

Saat dikoonfirmasi usai melakukan pertemuan dengan Kementrain ESDM, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Bagus Sustyo mengatakan, kelangkaan gas LPG khususnya yang berukuran 3 kilogram, bukan karena kurangnya kuota. Pasalnya, persentasi penyebaran gas elpiji 3 kg hingga Oktober baru mencapai 65 persen.

“Artinya, masih ada sekitar 35 persen kuota gas elpiji belum tersalurkan hingga akhir tahun. Jadi, menurut kami kalangkaan bukan karena faktor kuota. Lebih kepada faktor lainnya,” katanya.

Terjadinya kelangkan gas LPG kata dia, kemungkinan disebabkan oleh penerima gas bersubsidi dan non subsidi yang belum optimal dan sulit untuk diidentivikasi. “Kelemahannya saat ini, memang mengatur pengunaan tabung yang subsidi dan tidak subsidi,” sebutnya.

Selain itu, distribusi yang belum tepat sasaran, dan jumlah penggunaan tabung tidak dibatasi menjadi persoalan tersendiri. Dampaknya, tidak sedikit terjadi pengoplosan dan penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi.

Menurut Bagus Sustyo, untuk itu perlu adanya pengaturan target penerima subsidi LPG 3 kg, program Trade In LPG 3 kilogram ke LPG 5,5 kilogram, dan memperbanyak suplay  dan penyebaran LPG yang 5,5 kilogram, serta sosialisasi pengendalian.

Adapun upaya lain untuk mengendalikan kelangkaan lanjut dia, dengan melaksanakan pengawasan pendistribusian, dan pengawasan harga gas LPG tertentu pada sub penyalur sampai dengan konsumen.

“Ini menjadi tugas dari masing-masing daerah. Pengawasan harus betul-betul dilakukan, agar pendistribusian bisa tepat sasaran, sehingga, kelangkaan gas LPG tidak terulang kembali,” ujarnya.