Komisi I DPRD Kaltim Apresiasi Kinerja KPID

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Ketua Komisi I DPRD Kaltim,Jahiddin di dampingi Staf Ahli Gubernur Kaltim Yadi Robyan Noor  saat menghadiri Bimbingan Teknis yang diselanggarakan KPID Kaltim (Humas DPRD Kaltim)

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidddin mengapresiasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim dan  mendorong lembaga penyiaran tersebut untuk terus mengoptimalkan kinerjanya.

“Terutama menjelang perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim, sehingga memerlukan penguatan dibeberapa sistem dan pengawasan,” katanya saat menghadiri mengikuti Bimtek Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) di Hotel Grand Sawit Samarinda.

Ia mengatakan pada prinsipnya sebagai lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi I sangat mendorong dan mendukung kesiapan menjelang perpindahan IKN. Kesiapan menjadi ibukota negara tidak bisa dihindari bahwa Kaltim harus siap. Sehingga kesiapan bagi KPID Kaltim sebagai lembaga dibidang penyiaran harus mampu mengawal segala yang berkaitan dengan penyiaran.

Sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka memudahkan lembaga penyiaran (LP) di Kalimantan Timur untuk pengurusan perizinan melalui sistem online.  Salah satunya KPID Kaltim melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3).

Sementara Bimtek  yang dilaksanakan dihadiri  sekitar 115 lembaga penyiaran se Kaltim, yang terbagi menjadi tiga klasifikasi dalam mengikuti pelatihan. Mengingat permasalahan lembaga penyiaran di lapangan berbeda-beda.

“Bimtek dihadiri 115 LP. Pertama LP yang telah memiliki SIMP3, IPP dan NIB. Kedua LP yang telah memiliki IPP namun belum memiliki NIB, dan terakhir LP yang hanya memiliki ISR namun tidak memliki IPP,” kata Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Bawon Kuatno.

Dia berharap kedepan tidak ada lagi LP yang mengalami masalah dalam proses perizinan, karena  sistem perizinan akan semakin mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu nantinya  tidak ada lagi lembaga penyiaran yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Sebagai informasi di Kaltim terdapat 111 lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP Tetap. 1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal, 1 LPP TV, 3 LPP Radio, 6 Radio komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) 24, Radio Swasta 47, dan Televisi Swasta 29.

Adapun tujuan dari Bimtek yakni  untuk memudahkan atau membina LP dalam hal mendapatkan IPP, karena proses  perizinan semakin mudah dengan terintegrasi Online Single Submission (OSS).

Hadir pada pembukaan Bimtek OSS di antaranya Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahiddin, Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim,  Hari Purnomo dan Andre Pramana dari Kementrian Kominfo RI sebagai pemateri.