Gali PAD dari sektor pajak terus dioptimalkan

Daerah DPRD Kaltim Kaltim
Anggota komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak  terus digali karena merupakan potensi menjanjikan jika dioptimalkan. Potensi pemasukan dari sektor pajak harus menjadi sasaran serius pemerintah melalui inovasi dan teknologi yang ada.

“Komisi II DPRD Kaltim akan duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas terkait  berapa piutang wajib pajak yang masih menunggak, efektivitas penggunaan Samsat Delivery Pos (Sadelpos) hingga apa saja yang masih menjadi kendala dilapangan serta objek pajak mana yang masih bisa digenjot,” kata anggota komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

Ia mengatakan hal ini sekaligus menjadi rencana kerja Komisi II DPRD Kaltim dalam mendorong mitra kerja yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim untuk mencapai target disektor pajak.

Dikemukakannya bahwa jika  selama ini kondisi geografis Kaltim yang luas  kerap menjadi alasan wajib pajak menunggak, maka ia meyakini hal itu tak bisa lagi dijadikan alasan sulitnya menjangkau objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Terutama bagi pemilik kendaraan alat berat yang beroperasi di Kaltim, karena menjadi  titik sorotan bagi kendaraan alat berat perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit yang berplat Kaltim maupun nomor luar Kaltim,” katanya.

Menurutnya pembayaran pajak seperti kendaraan alat berat adalah kewajiban perusahaan, apalagi jika perusahaan menggunakan jalan umum. Bukan hanya kelalaian dalam kewajiban membayar pajak, namun juga merugikan daerah karena kerusakan jalan umumnya akibat aktivitas perusahaan.

“Jika memang ada tunggakan maka harus segera dibayarkan,” tegasnya.

Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkanselain sektor pajak, Komisi II juga akan mengevaluasi Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim. Saat ini Komisi II sedang mengumpulkan sejumlah data dari seluruh Perusda yang dimiliki Kaltim.

Berdasarkan data-data yang dihimpun katanya akan dilakukan evaluasi seperti rencana perubahan badan hukum Perusda dan perubahan nama Perusda dan  rencana pembentukan Perusda baru, pendataan aset hingga penertiban aset-aset yang dimiliki Pemprov Kaltim.