DPRD Kaltim dorong BUMD beri kontribusi PAD

Daerah DPRD Kaltim Kaltim

 

Komisi II DPRD Kaltim saat melakukan diskusi dengan Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Jawa Timur terkait dengan memaksimalkan kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur dorong kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap potensi sumber Pendapat Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menggali potensi sumber Pendapat Asli Daerah dari BUMD,  maka Komisi II DPRD Kaltim  melakukan kunjungan kerja untuk mencari masukan ke Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kaltim  tersebut dipimpin oleh Ali Hamdi dan  didampingi  sejumlah anggota komisi II  lainnya di antaranya  Akhmed Reza Fachlevi, Nidya Listiyono, dan Puji Hartadi. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kasubag Perencanaan dan Kelembagaan BUMD Herlina Rahmawati, Kasubag Perindustrian Marta Mukti Widodo, dan Kasubag Evaluasi BUMD Adi Wiyanto.

“Pertemuan dengan pihak Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Jatim sebagai upaya mencari masukan guna mendorong BUMD dalam memberikan kontribusi PAD terhadap Pemerintah Provinsi,” katanya.

Menurutnya pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Kaltim harus bekerja sama dalam memberikan target-target yang jelas. Jangan sampai ada BUMD  ibaratnya hidup segan ,mati tak mau.

“Jangan sampai BUMD terus menerus diberikan anggaran dari APBD, sementara tidak memberikan kontribusi terhadap daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu Ali Hamdi meminta kepada gubernur agar memberikan evaluasi kepada BUMD yang tidak dapat memberikan kontribusi. Artinya BUMD tersebut tidak bisa dipertahankan karena hanya menjadi beban  anggaran daerah.

Selain itu itu ia juga mengingatkan, agar pimpinan atau direktur BUMD, tidak diperbolehkan merangkap jabatan, pimpinan BUMD harus dari orang-orang yang berkompeten. Karena  penentu maju dan berkembangnya  sebuah BUMD .

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi. Menurut dia seharusnya, BUMD yang dibentuk oleh pemerintah idealnya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Namun faktanya, masih ada BUMD yang tidak mampu memberikan PAD yang signifikan dan menjadi beban daerah, lebih baik dilebur atau dibubarkan,” katanya.

Adapun upaya optimalisasi kinerja BUMD adalah mendorong agar Kaltim memiliki Perda yang mengatur tentang pengelolaan, pembinaan dan Pengawasan BUMD.

Sebab katanya permasalahan BUMD di Kaltim banyak sekali, contohnya terkait modal, jaringan dan koneksi bisnis serta soal jajaran kepengurusan. Sehingga kedepan diharapkan BUMD di Kaltim bisa bekerja lebih aktif berinovasi dalam peningkatan PAD.

Akhmed Rza Fachlevi mencontohkan, Bank Jatim, salah satu BUMD milik Pemprov Jatim telah menghasilkan PAD yang cukp besar. Dengan penyertaan modal hanya Rp1,9 triliun, kini telah memiliki aset hingga Rp7,2 triliun.

“Kami berharap Pemprov dan BUMD Kaltim bisa belajar dari  pengelolaan  BUMD  dari Pemprov Jatim ,” harap Reza.