DPRD dorong optimalisasi PAD bersumber selain pajak

Daerah DPRD Kaltim Kaltim

 

Anggota DPRD Katim Nidya Listyono (Humas DPRD Kaltim)

Suara Samarinda- DPRD Provinsi Kaltim mendorong pemerintah provinsi melalui instansi terkait  untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber bukan dari pajak.

“Besar-kecilnya PAD  merupakan salah satu indikator kemandirian finansial daerah. Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah menggali sumber-sumber lain selain pajak,” kata anggota DPRD Katim Nidya Listyono di Samarinda.

Ia mengatakan efektifitas pembangunan di Kaltim tidak bisa lepas dari pengelolaan PAD yang juga merupakan cermin kemandirian daerah, dan merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Nidya Listyono menjelaskan tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah dari pendapatan, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber lainnya.

Sumber PAD dari sektor pajak merupakan suatu kewajiban, absolut dan mengikat, sehingga wajar jika pemerintah menargetkan pendapatan dari pajak terus meningkat pada setiap tahunnya.

“Hanya saja, ada potensi lain yang juga dapat dimaksmilkan sebagai sumber PAD selain pajak.  Hal itu coba kita dorong agar potensi  bisa dimanfaatkan pemerintah,” bebernya.

Meski demikian, kata politisi Golkar itu tetap mengapresiasi usaha pemerintah dalam mengopitmalkan pajak sebagai sumber PAD unggulan. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya.

Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD, akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat. “PAD itu tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan, tetapi juga harus dari potensi lain  yang bersumber bukan dari pajak,” jelasnya.

Selain itu, Nidya Listyono meminta agar Pemprov Kaltim melalui Bapenda Kaltim agar membuka kepada publik siapa saja yang tidak konsisten tepat waktu dalam membayar pajak.

“Ini sebagai pengingat agar tidak ada lagi yang telat bahkan malas bayar pajak. Sehingga pengelolaan sumber PAD dari sektor  pajak optimal dan mencapai target seperti yang telah ditetapkan oleh Bapenda,” tuturnya.